Dalam rangka mendorong pengembangan PLTS Atap, pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No 26 Tahun 2021 sebagai pengganti Permen ESDM No 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap oleh konsumen PT PLN (Persero). Dorongan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung Paris Agreement dalam rangka mewujudkan Energi Bersih dan pencapaian target EBT sebesar 23% di tahun 2025.

Arah kebijakan energi Indonesia depan adalah transisi energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement yaitu penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam mencapai target tersebut pemerintah memprioritaskan pada pengembangan energi surya karena biaya investasi yang rendah dan waktu implementasi yang singkat.

Pemerintah mencatat konsumsi listrik meningkat mencapai 1.109 kWh per kapita di kuartal III 2021 per September 2021. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam konferensi pers virtual Capaian Kinerja Triwulan III 2021 dan Isu-Isu Terkini Subsektor Ketenagalistrikan, Kamis (21/10/2021).

Bagi para pelaku usaha keci, memperoleh modal usaha dari pemerintah merupakan sesuatu yang sangat diharapkan guna menunjang persiapan melaksanakan usaha yang akan dirintis. Upaya yang paling tepat adalah dengan mendorong usaha kecil di Indonesia dengan cara memberikan bantuan pembiayaan usaha. Ada berbagai bentuk program bantuan modal usaha yang selama ini sudah berjalan, akan tetapi masih banyak masyarakat kecil yang belum memahami tentang bagaimana cara memperoleh modal usaha dari pemerintah tersebut.

Kehadiran revolusi industri 4.0 akan memengaruhi pengembangan sektor ketenagalistrikan. Hal itu sejalan dengan pesatnya teknologi Information and Communication Technologies (ICT) yang meningkatkan interaksi dan konektivitas. Sekretaris Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Munir Ahmad mengatakan, menghadapi kondisi ini, semua pihak sesuai dengan perannya masing-masing harus menyiapkan diri dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di sektor ketenagalistrikan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Progam Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan sebagai payung hukum bagi kendaraan listrik. Dengan adanya payung hukum pengembangan kendaraan bermotor listrik (KBL) ini didorong adanya penyediaan infrastruktur pengisian bagi KBL berbasis baterai, yang meliputi fasilitas pengisian ulang (charging).

Sehubungan dengan perlunya evaluasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang baru, maka Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merilis API versi 3. Sosialisasi perubahan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2019 di Ruang Rapat Arismunandar Gedung Utama Lantai 4, Ditjen Gatrik, Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav 07-08.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng memberikan keynote speech pada acara Seminar Nasional ke-6 Forum Emergizing Indonesia di Jakarta (14/06). Tema seminar ini adalah Energi Untuk Bangsa "Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional".

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan mengenai penyebab kebakaran pada instalasi ketenagalistrikan dan mitigasinya, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad membuka acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Kebakaran Pada Instalasi Ketenagalistrikan: Penyebab Dan Mitigasi" di Tangerang (24/10).

Penggunaan digitalisasi di sektor ketenagalistrikan mampu memaksimalkan nilai penting dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan. Digitalisasi tidak hanya mampu meningkatkan performa keuangan -baik dari sisi keuntungan operasi dan efisiensi modal- namun ke depan akan memberikan nilai lebih kepada konsumen atas keterjangkauan harga, keandalan suplai, kepercayaan, dan kepuasan.

Pada era digital sekarang ini, sektor ketenagalistrikan dituntut untuk ikut berbenah. Konsumen listrik akan semakin cerdas untuk memanfaatkan listriknya se-efisien mungkin. Untuk itu pemerintah dengan dukungan dunia pendidikan seperti Universitas berkomitmen mengantisipasi perkembangan digitalisasi tersebut.

Ditjen Ketenagalistrikan berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dengan membuka saran dan masukan terhadap pelaksanaan pelayanan yang sudah dilakukan selama ini.

Capaian Rasio Elektrifikasi, yaitu perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga di tahun 2017 melampaui target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Tahun 2017 lalu, rasio elektrifikasi sampai dengan Desember 2017 mencapai angka 95,35%. Angka ini melebihi target rasio elektrifikasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM yaitu 92,75%. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng pada konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/1).

PLN turut berpartisipasi dalam ajang berskala internasional, yakni Conference of the Electric Power Supply Industry (CEPSI) 2018.

Sistem kelistrikan di lokasi yang terkena dampak bencana di Palu, Sigi, dan Donggala sudah berangsur normal. Hal ini berkat kinerja intens dari Tim Gabungan PLN yang bekerja tanpa mengenal waktu di lokasi.

PT PLN (Persero) berupaya menjaga kehandalan pasokan listrik saat Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Direktur PLN Jawa Bagian Timur Bali Nusa Tenggara (JTBN) Djoko Rahardjo Abimanan mengatakan, PLN telah mengamankan pasokan dari pembangkit untuk sistem kelistrikan di Bali.

Sistem kelistrikan Sulawesi, khususnya sistem Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo semakin andal. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng meresmikan beroperasinya PLTU 2 Amurang (2x30 MW), Rabu (3/10). Pembangkit listrik ini disewa PT. PLN (Persero) dari PT Mega Daya Tangguh di kawasan kompleks pembangkit PT PLN (Persero) Amurang Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.